oleh

Terkait PTSL, Akademisi: Diperlukan Sosialisasi Secara Transparan

KOTA BEKASI — Dr (c) Anggreany Haryani Putri., SH., MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, menyatakan bahwa masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat PTSL.

“Banyak sekali masyarakat yang tidak tahu, yaitu adalah tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) itu. Terkait dengan BPHTB tersebut banyak sekali yang tidak paham bahwa itu harus dibayarkan,” kata Anggreany saat menjadi narasumber dalam KAJIAN KITA, bertema PTSL 2021 di Kota Bekasi, Rida Cafe, Rabu (07/04/2021) sore.

Bahkan menurut Anggreany, para pemilik sertifikat dari program PTSL sering kali baru mengetahui bahwa sertifikat hasil program PTSL, BPHTB-nya terhutang ketika mengajukan sertifikatnya sebagai angunan kepada lembaga keuangan.

“Tentu ini perlu dilakukan sosialisasi yang benar – benar transparan,” kata Anggreany.

Sementara itu, sebelumnya mewakili Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Ciko, memaparkan bahwa sejauh ini BPN Kota Bekasi menargetkan di bulan Oktober 2021, nanti sudah harus berhasil menerbitkan 25.000 (dua puluh lima ribu) sertifikat tanah, lewat program PTSL.

Dijelaskan nya, ada beberapa hal lain yang tidak terakomodir berkaitan biaya yang sudah ditentukan yakni maksimal sebesar Rp 150.000,00, kategori Pulau Jawa. Misalnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Tapi ada spesifikasi dalam seratus lima puluh ribu (rupiah) ini. Itu tidak termasuk (biaya) saksi, karena saksi tidak terakomodir dalam biaya. Seratus lima puluh ribu itu,” papar Ciko, menjelaskan.

Biaya yang disebutkan berlaku untuk satu permohonan dan jika telah memenuhi kelengkapan berkas dalam mengikuti program PTSL.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi, Ferdinan, menyatakan selama ini Pemkot Bekasi telah Berkoordinasi dengan BPN dalam menyukseskan program PTSL ini dan bergerak cepat.

“Kita sudah membuat instruksi walikota untuk percepatan, di antaranya kepada Camat Pondok Gede dan Bekasi Utara untuk membantu prosesnya, untuk lebih cepat,” jelas Ferdinan.

Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL inilah yang akan membantu masyarakat dalam proses pengurusannya termasuk rt sampai kecamatan sebagai perwakilannya dalam Pokmas ini, kata Ferdinan.

“Proses pemberkasan melalui Pokmas dan terkait adanya pengaduan soal permasalahan PTSL bisa kita sampaikan di Pokmas ini,” tegas Ferdinan.

Pihaknya, kata Ferdinan. Berupaya agar semua pihak untuk bekerja secara bertanggungjawab sesuai mekanismenya, kalaupun ada oknum yang bermain itu bisa dilaporkan ke atasannya masing – masing, tandasnya.

KAJIAN KITA yang juga disiarkan secara langsung dan dapat ditonton ulang lewat website dan aplikasi YouTube. Bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lengkap jalannya acara KAJIAN KITA dapat menontonnya di Channel YouTube Jaringan Telusur. Acara dialog interaktif dimoderatori oleh Sofiyah dari Media Berita Jejak Fakta.

(Lengkong)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed