oleh

Setiap Pelaku Usaha di Kota Bekasi Wajib Menyampaikan LKPM

Gambar: ist.

KOTA BEKASI – Berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal, terdapat Pasal – pasal aturan yang harus dijalankan oleh semua Pelaku Usaha di Kota Bekasi.

Demi mencapai peningkatan investasi melalui Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra, melalui Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Andy Afriandy Raumanen, Kamis (08/04/2021) pagi.

Perlu diketahui ungkap Andy, pada Bab 1 Pasal 1 (ayat 15) disampaikan bahwa Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sambung Andy, “Juga, pada Bab 1 Pasal 1 (ayat 25) yakni Laporan kegiatan penanaman modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala,” imbuhnya.

Andy menegaskan, hal-hal tersebut sangat penting untuk diketahui dan menjadi perhatian serius bagi setiap pelaku usaha di Kota Bekasi.

“Jadi, ruang lingkup peraturan badan, sebagaimana disampaikan dalam Bab 1 Pasal 4 (ayat 1), meliputi: a. Pemantauan; b. Pembinaan; dan Pengawasan. Kami dari DPMPTSP Kota Bekasi juga berperan bagaimana aturan ini agar dapat dijalankan secara baik,” pungkasnya.

Setiap pelaku usaha jelas Andy, sebagaimana diatur dalam aturan Perka BKPM No. 6 Tahun 2020, Bab V Pasal 10 (ayat 5) bahwa penyampaian LKPM wajib bagi pelaku usaha dengan nilai investasi antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan/semester.

“Sementara itu, bagi pelaku usaha dengan nilai investasi antara Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) sampai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan/triwulan. Untuk pelaku usaha dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan/triwulan,” katanya.

Pihaknya berharap, para pelaku usaha dapat serius memperhatikan dan menjalankan aturan berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

(Lengkong)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed