Seminar Nasional Penanganan Terorisme oleh Paguyuban Alumni FH UMI Jabodetabek

Seminar Nasional Penanganan Terorisme oleh Paguyuban Alumni FH UMI Jabodetabek

JAKARTA – Paguyuban Alumni FH UMI Jabodetabek, menggelar Seminar Nasional yang bertemakan “PENANGANAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAM, KEAMANAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL”

Seminar dilaksanakan secara Virtual Zoom dan Live Streaming Youtube. Dalam Seminar tersebut dihadiri baik langsung secara virtual oleh Dr. H.M. Aziz Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Politik dan Keamanan) sebagai Keynote Speaker, 6 (enam) Narasumber dan beberapa Penanggap, bertempat di Hotel Sultan Senayan, Jakarta.(31/8/2020)

Adapun dalam seminar nasional tersebut juga dihadiri tamu undangan dari Perwakilan Panglima TNI, Densus 88 Polri, KSAL, KSAU dan berbagai K/L, instansi, maupun Praktisi Hukum.

Secara umum yang dikemukakan oleh Keynote Speaker dan para Narasumber, berbagai gagasan muncul dalam diskusi tersebut yang terkait dengan Penanganan Aksi Terorisme yang membahayakan ideologi negara, kedaulatan, keutuhan wilayah & keselamatan bangsa. maka diperlukan pelibatan semua unsur terkait termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), diantaranya:

Dr. H.M. Aziz Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. (Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Politik dan Keamanan) sebagai Keynote Speaker menyampaikan, “DPR-RI akan segera buka ruang konsultasi/pembahasan Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Penanganan Terorisme. Ini adalah hal yang urgen dan jangan di tunda lagi. Kita harus bersama-sama menghadapi terorisme.”

 

Dr. Connie Rahakundini Bakrie (Pengamat Pertahanan dan Militer), Dengan kondisi seperti ini siapapun bisa menjadi penggerak untuk melahirkan terorisme, karena terorisme dapat muncul dari masalah resources, hight politic, economic, trade road, territorial disputes juga kedaulatan. Karenanya, melawan terorisme tidak dapat hanya dibebankan pada sebuah intitusi tunggal, tetapi harus melibatkan semua pihak utamanya TNI bersama rakyat.

Mayjen (Purn) Supiadin Aries Putra (anggota DPR RI periode 2014-2019), Keterlibatan TNI dalam Pemberantasan Aksi Terorisme telah diatur dalam UU No. 34 Th 2004 tentang TNI dan UU No. 5 Th 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. TNI memegang peran penting dalam sejarah pemberantasan Terorisme di Indonesia yang sifatnya common enemy (musuh bersama), sehingga harus diatasi secara sinergis oleh seluruh Komponen bangsa termasuk TNI, POLRI, Kementrian/Lembaga terkait dan Masyarakat.

Ridlwan Habib (Direktur The Indonesian Intelligence Institute) mengemukakan, Pemerintah harus hadir dalam pencegahan transformasi radikal di negara ini sejak dini biar tidak menjadi bias sehingga dilekatkan pada agama tertentu. Membasmi terorisme bukan hanya pada tataran kelompok ataupun orangnya, melainkan yang mesti dibasmi adalah keinginan dan paham terorismenya.

Dr. Kusnanto Anggoro (Pengamat Militer dan Polri dari Universitas Indonesia), menilai Terorisme merupakan ancaman luar biasa (extra-ordinary threats) yang perlu dan harus dihadapi dengan tindakan luar biasa (extra ordinary measures), karena itu pelibatan TNI menjadi sangat penting karena TNI memiliki kemampuan lebih dari sekedar memadai.

Terakhir Mr. Alexandre Faite, (Head of Regional Delegation to Indonesia and Timor Leste (ICRC)), dalam penanganan terorisme, Negara memiliki diskresi untuk memilih hukum yang akan diterapkan sepanjang penanganan terorisme sejalan dengan HAM, Hukum Humaniter dan rezim hukum Internasional maka terlibatnya suatu institusi militer bukan menjadi persoalan sebab negara memiliki hak untuk itu.

Kemudian atas paparan yang telah dikemukakan para narasumber dalam kegiatan seminar nasional tersebut, para Penanggap memberikan tanggapan yakni:

 

Prof. Laode Husen (Pakar Hukum Tata Negara – Universitas Muslim Indoensia, menyampaikan Penanganan terorisme yang diatur dalam UU Terorisme, kelihatan belum serius, karena kehadiran TNI dalam pemberantasan Terorisme apabila diminta, ini yang menjadi kelemahan kita, padahal seharusnya dalam penanganannya TNI perlu terlibat secara langsung.

Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A. (Dosen Filsafat Hukum – Universitas Indonesia) menuturkan Terorisme adalah salah satu spektrum dari konsep keamanan nasional yang begitu luas termasuk keamanan insani (Human Security) Pelibatan TNI, Polri, K/L & Masyarakat adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh ditunda-tunda. Sinergitas TNI-POLRI sebagai unsur utama sangat diperlukan & diharapkan masyarakat dalam mengatasi aksi terorisme, tinggal memayungi dengan peraturan perundang-undangan yang tepat dan konstitusional agar terhindar dari pelanggaran HAM.

Wensuslaus Kapo, S.H. (Pemerhati HAM dan Hukum Humaniter Indonesia) menganggap Aksi Terorisme yang membunuh manusia yang lain, merupakan pelanggaran HAM. Karena itu Terorisme adalah musuh bersama (common enemy) dan ancaman bersama (common threat). Sehingga untuk melawan terorisme, semua pihak harus terlibat termasuk TNI.

Terakhir tanggapan dari Sofyan Tsauri (Mantan Teroris), sangat setuju dalam pelibatan TNI karena kedepan teroris ini akan terus berkembang terus kejahatannya bahkan lebih sadis, maka perlu dilakukan treatment dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap personil TNI agar siap menghadapi ancaman aksi Terorisme.

Dari apa yang telah disampaikan oleh Keynote speaker, para narasumber maupun penanggap tentang pentingnya pelibatan TNI dalam penangan Terorisme itu kemudian dijawantahkan oleh Dr. Sudirman, SH., MH. selaku moderator dalam seminar nasional ini menyampaikan kesimpulannya yaitu TNI dan Rakyat ibarat Filosofi Ikan dan Air yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka lahir dan hadir untuk saling melindungi dan menghidupi. Kehadiran TNI dalam Pemberantasan Tindak pidana Terorisme adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menyelamatkan rakyatnya dari aksi terorisme yang biadab. Seperti adagium Cicero “Salus Populi Suprema Lex Esto” Kesalamatan Rakyat adalah Hukum Yang Tertinggi.

Oleh karenanya hasil dari Seminar Nasional ini, Paguyuban Alumni FH UMI Jabodetabek berharap dalam penanganan Aksi Terorisme perlu kiranya melibatkan secara aktif unsur TNI semua komponen terkait, karena terorisme merupakan musuh bersama yang mengancam kedaulatan, keamanan dan bangsa. Sesuai Pasal 43I ayat 2 UU NO. 5/2018, TNI memiliki tugas dan fingsi untuk melakukan penangkalan, penindakan & pemulihan. Selain itu, kami percaya Aspek profesionalime Prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan fungsinnya sudah dibekali pengetahuan hukum & HAM, sehingga tidak perlu dikhawatirkan TNI akan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak manusia. (red)

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan