oleh

Penanggulangan Bencana Banjir, H. Chairoman J. Putro: Maksimalkan Perda No 6 Tahun 2019

KOTA BEKASI – Penanganan permasalahan banjir sampai saat ini, terus diupayakan oleh Pemerintah Pusat dan daerah. Untuk di Kota Bekasi, terpantau Menteri PUPR RI, Basoeki Hadimuljono hadir langsung meninjau ke lokasi, di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) Kecamatan Jatiasih, Sabtu (20/02/2021) lalu.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Aloysius Supriyadi Dandim 0507/Bekasi Letkol. Iwan Aprianto saat menerima peninjauan oleh Kementerian PUPR di Perum PGP.

Terdata sejumlah Kecamatan yang menjadi titik banjir, diantaranya Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur serta Bekasi Utara. Rangkuman update pada hari Minggu, 21 Februari 2021 pukul 20.45

– Total titik genangan : 126
– Total yang belum surut : 4
– Total titik longsor : 5
– Jumlah titik pengungsi : 3
– Total pengungsi saat ini : 166
– Total Jiwa Terdampak : 100.532 jiwa
– Korban Jiwa : 1 jiwa (1 Masih dalam proses pencarian)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, H. Chairoman J. Putro mendorong Pemerintah memaksimalkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

“Dalam Perda itu (No 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) sudah menginstruksikan. Mitigasi itu sudah mengukur di mana kemungkinan terjadinya bencana. Setiap wilayah harus jelas dipersiapkan tempat evakuasinya, itu harus dihitung antara jumlah penduduk dan jalur evakuasi dan tempat evakuasinya,” ujar Ketua DPRD, H. Chairoman J. Putro, ketika diwawancarai telusurnews di ruang kerjanya, Selasa (23/02/2021) siang.

Chairoman juga menyebutkan, ada tiga sistem yang harus dimaksimalkan, yakni sistem penanggulangan jangka pendek, sistem drainase dan sistem pembuangan sampah, kaitannya dengan sistem menejemen modern.

“Kalau ketiga nya terpadu, akan terlaksana dengan baik sistem menajemen modern,” tandasnya.

Menurutnya, dengan memaksimalkan pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, akan meminimalisir terjadinya bencana dan dampaknya.

 

MITIGASI

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Wacana pembangunan rumah susun mitigasi bencana, diantaranya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bekasi kedepan. Rumah susun mitigasi bencana, diharapkan bisa menjadi tempat menampung sementara sejumlah banyak keluarga korban banjir atau bencana lainnya yang terdampak di sejumlah wilayah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfhi, melalui Inryd Arieswaty, ketika diwawancarai menyampaikan.

“Rumah susun mitigasi bencana, itu merupakan wacana dan hal yang baik. Menurut UU No. 24 Tahun 2007, kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui beberapa hal, yakni pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan serta pelatihan baik secara konvensional maupun modern,” ungkap Kabid Inryd saat dihubungi telusurnews.

Jadi, kata Inryd pembangunan infrastruktur berupa rumah susun mitigasi bencana bagi Masyarakat di Kota Bekasi itu akan sangat bermanfaat.

“Bila memang bisa direalisasikan rumah susun mitigasi bencana, bisa saja menjadi tempat menampung sementara keluarga korban banjir atau bencana lainnya yang terdampak,” pungkasnya.

(LK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed