Kuasa Hukum Benny Tabalujan Klarifikasi Terkait Tudingan Kliennya Sebagai Mafia Tanah

Kuasa Hukum Benny Tabalujan Klarifikasi Terkait Tudingan Kliennya Sebagai Mafia Tanah

Jakarta,- Ronny L. D. Janis selaku Kuasa Hukum, Benny Tabalujan dan PT Salve Veritate menyampaikan klarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan di media atas perkara dugaan yang menimpa Kliennya.

Menurut Ronny, Kliennya bukanlah Mafia Tanah sebagaimana dituduh oleh Abdul Halim. Hal tersebut dikarenakan keluarga Tabalujan adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Cakung Barat seluas 7,7 hektar.

“Tanah tersebut telah dimiliki oleh keluarga Tabalujan lebih kurang selama 45 tahun. Selain menguasai secara fisik, tanah tersebut telah dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya,” Kata Ronny di Jakarta, Sabtu (11/07/2020).

Ronny menjelaskan, klien selama 45 tahun selalu membayar pajak terhadap tanah tersebut.

“Jadi, tidak ada yang mengambil hak orang lain dengan atau melawan hukum, karena selama kurun waktu 45 tahun tersebut kewajiban membayar pajak tetap dilakukan,”ujarnya.

Ronny menambahkan, pada tahun 2018 ada salah satu pihak yang bernama Abdul Halim mengaku memiliki hak atas tanah tersebut dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan pada tahun 1980 di Kecamatan Cakung.

“Padahal, bukti kepemilikan Benny atas tanah tersebut sudah pernah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Jo. Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dinyatakan bahwa SHGB milik Klien kami adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum,” ungkapnya.

Dalam persidangan perkara Tata Usaha Negara tersebut, pihak BPN Jakarta Timur sebagai Tergugat menyatakan dan membuktikan bahwa SHGB milik keluarga Benny Tabalujan adalah sah, tidak ada cacat, serta memiliki kekuatan hukum.

Atas perbuatan Abdul Halim tersebut, Benny kemudian membuat Laporan Polisi dengan nomor LP/4145/VII/2019/PMJ/Dit Reskrimus tertanggal 10 Juli 2019.

“Ada dugaan tindak pidana yang dilakukn Abdul Halim dengan sangkaan melalui Pasal 264 dan/atau Pasal 266 dan/atau Pasal 385 KUHP dan/atau Pasal 3, 4, 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang,”kata Ronny.

Diketahui sebelumnya, dari upaya yang dilakukan oleh Abdul Halim, Subdit Harda Ditreskrimum malah menetapkan Benny dan satu orang lainnya menjadi tersangka.

“Kasubdit Harda AKBP M Gofur menyebutkan telah memanggilnya untuk diperiksa secara patut, namun (Benny) tidak hadir,” ujar Ronny.

Atas ketidak hadiran Benny tersebut, Ronny menjelaskan bahwa kliennya terhalang oleh kebijakan lockdown yang diberlakukan oleh Negara Australia.

“Klien kami telah dipanggil sebagai Saksi dan ditetapkan sebagai Tersangka pada saat PSBB (Lockdown) sehubungan dengan Pandemi COVID 19. Benny Tabalujan sendiri kini tinggal di Australia yang memberlakukan lockdown sehingga tidak dapat menghadiri panggilan-panggilan penyidik tersebut,” pungkasnya.

HZ

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan