LSM Linap Desak Pemenang Tender Pengadaan Meja Kursi 87 Milyar Dibatalkan

LSM Linap Desak Pemenang Tender Pengadaan Meja Kursi 87 Milyar Dibatalkan

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) meminta pembatalan pemenang tender proyek pengadaan meja kursi siswa untuk sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Ini dikemukan Ketua LSM LINAP, Baskoro, Kamis (26/7/2018) kemarin.

Kata Baskoro, tender pengadaan meja kursi yang tahun anggaran 2018 senilai Rp 87 Milyar dan dimenangkan PT. Araputra Fortuna Perkasa dinilai melanggar aturan karena diduga perusahaan tersebut tak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia untuk item yang diminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Baskoro mengklaim, pihaknya sudah melakukan investigasi dan mengumpulkan beberapa data bahwa SNI yang dimiliki PT Araputra Fortuna Perkasa untuk meja kursi berbahan kayu.

Kata dia, pihaknya pernah meminta informasi dari pihak Pusat Informasi dan Dokumentasi<dokinfo@bsn.go.id> Badan Sertivikasi Nasional (BSN) bahwa sertifikat SNI yang dimiliki PT. Araputra Fortuna Perkasa tidak bisa menggunakan merk Trafora SNI 168.SNI-145.

“Kami pernah bertanya resmi ke Badan Standar Nasional terkait data SNI PT Araputra Fortuna Perkasa. Farida Pari Layanan Informasi Terpadu-BSN membalas melalui email,” kata Baskoro.

Kata dia, Badan Sertifikasi Nasional (BSN) menyebut sertifikat SNI yang dimiliki PT. Araputra Fortuna Perkasa tidak bisa menggunakan merk Trafora SNI 168.SNI-145.

Selain itu masih kata aktifis LINAP, berdasarkan surat tanggapan  nomor 2021/BPPI/BBTPPI/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, Pihak Lembaga Setifikasi Produk Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (LSPro BBTPPI) menerbitkan sertifikasi SNI untuk PT. Araputra Fortuna Perkasa No. Setifikasi SNI

1. 168.SNI-145, Merek TRAFORKA, SNI yang diacu SNI 7555.19:2011Kayu dan produk kayu- Bagian 19: Kursi belajar untuk sekolah dasar

2. 168.SNI-165, Merek TRAFORKA, SNI yang diacu SNI 7555.4:2009 Kayu dan produk kayu- Bagian 4 : Meja belajar untuk Sekolah Dasar.

Selain itu LINAP juga menduga, proses tender melanggar Peraturan Presiden (Perpres) NO: 54 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 6 huruf (f) bunyi : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pegadaan barang dan jasa. Dan melanggar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia ( RI ) NO: 6 2016 pasal 40 angka 1.

Untuk itu, LSM LINAP meminta kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa ( BPPBJ) untuk membatalkan lelang.

Hingga berita ini diunggah pihak-pihak terkait masih belum bisa didapatkan tanggapannya terkait desakan penggiat agar pemenang tender meja kursi untuk sekolah di DKI Jakarta dibatalkan.

Pihak Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI Jakarta maupun pihak pemenang tender belum bisa ditemui. (*)

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan