Rendahnya Keterbukaan Informasi Harusnya Menjadi Fokus Kemenkominfo

Rendahnya Keterbukaan Informasi Harusnya Menjadi Fokus Kemenkominfo

 

10 tahun sudah UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bergulir, namun regulasi tentang transparansi tersebut tidak mengakar hingga ke tingkat kelurahan.

Keterbukaan Informasi yang mewajibkan badan publik untuk membuka informasi kepada masyarakat dengan prinsip mudah di jangkau, murah, dan dapat di pertanggungjawabkan justru tidak di indahkan oleh badan publik.

Jika mau melihat lebih dalam, Badan publik yang di artikan dalam regulasi tersebut adalah seluruh badan pemerintah yang mendapatkan anggaran sepenuhnya dari negara atau anggaran dari swasta. Artinya, kewajiban ini harus dilaksanakan oleh seluruh badan pemerintah, termasuk sekolah negeri dan sekolah swasta, termasuk juga didalamnya kecamatan maupun kelurahan, apalagi kelurahan dan kecamatan di kabupaten yang mendapatkan anggaran pemerintah melalui dana desa.

Keterbukaan Informasi yang dijalankan pemerintah haruslah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam UU KIP, agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hanya saja Keterbukaan Informasi ini masih mahal dan bersifat birokratis, sehingga informasi masih sulit untuk di jangkau oleh masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat harus terus d tingkatkan, agar pembangunan berjalan secara berkesinambungan dan terus menerus, karena pemerintah mendapatkan anggaran yang mestinya digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya keterbukaan informasi di tingkat daerah sangat berfungsi untuk mendorong kemajuan daerah, dan pemerataan pembangunan secara nasional.

Namun, pemerintah daerah hingga saat ini masih banyak yang menutup-nutupi informasi yang seharusnya dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, tanpa harus melalui proses birokrasi yang berbelit. Seperti misalnya informasi anggaran.

Informasi anggaran daerah merupakan informasi yang sejauh ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, padahal UU KIP mewajibkan pemerintah untuk membuka informasi tersebut kepada masyarakat, karena informasi anggaran adalah informasi yang wajib ada.

Tata kelola informasi di badan publik masih tidak sesuai dengan UU KIP, ini dikarenakan para pejabat tinggi di pemerintah masih menganggap Keterbukaan Informasi merupakan musuh besar bagi penyelenggaraan anggaran.

Di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi misalnya, Keterbukaan Informasi masih tidak berjalan. Tidak berjalannya sistem transparansi ini mengindikasikan adanya sindikasi korupsi di badan pemerintahan. Jika tidak, seharusnya informasi anggaran sudah semestinya tidak melalui proses yang berkelit.

Permohonan informasi anggaran di pemerintahan duo Bekasi ini seringkali di tolak dengan alasan bahwa informasi tersebut merupakan informasi Hak Kekayaan intelektual dan termasuk ke dalam rahasia negara.

Kami menilai penolakan tersebut tidak masuk akal dengan alasan yang bisa saja masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, karena penolakan tersebut jelas tidak sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Maka dari itu, Kementerian komunikasi dan informasi harus menggalakkan undang-undang keterbukaan informasi yang sudah 10 tahun berjalan, sehingga Undang-Undang tersebut mengakar hingga ke tingkat pemerintahan daerah.

*****
*Adri Zulpianto*
Direktur Lembaga Kaki Publik
Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan