CBA dan Lembaga Kaki Publik Soroti KIP Diskominfostandi Kota Bekasi

CBA dan Lembaga Kaki Publik Soroti KIP Diskominfostandi Kota Bekasi
Ist

KOTA BEKASI, Telusurnews – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bekasi, ditengarai tertutup dalam memberikan informasi dan data, ditanggapi serius oleh beberapa lembaga kompeten skala Nasional.

Bahkan, mereka (Diskominfostandi Kota Bekasi) dinilai kerap kali menggunakan Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diduga agar tidak memberikan informasi dan data yang diminta, dengan alasan yang sedikit menggelitik, yakni katanya dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan usaha tidak sehat.

Koordinator Investigasi Center of Budget Analysis, Jajang Nurjaman, secara serius menyoroti terkait sikap yang dinilai menutupi informasi dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Diskominfostandi yang dimintakan oleh pemohon secara resmi.

“Sebenarnya dalam pasal 17 B UU KIP kurang dijelaskan dengan detail tentang informasi yang dikecualikan, terkait informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Jangan sampai Pemkot Bekasi menjadikan pasal ini sebagai alasan untuk tidak membuka informasi kepada publik, termasuk kepada pihak yang mengajukan permohonan data. Lagian pemkot Bekasi bukan lembaga pemerintah sejenis Badan Intelejen Negara atau Kementerian pertahanan yang informasinya bisa dibatasi demi keamanan negara,” pungkas dia, selasa (10/4) ketika berkomunikasi melalui Aplikasi WA.

CBA menegaskan, bahkan pada prinsipnya dengan adanya UU KIP pihak Pemkot Bekasi khususnya Diskominfostandi wajib memberikan informasi seluas-luasnya dan gamblang terkait program kegiatan karena anggarannya berasal dari uang rakyat. Jangan kebalik cara pelayanannya, “Soal pelayanan informasi berlagak seperti perusahaan swasta yang serba tertutup, tapi untuk kinerja berlaga seperti penguasa lupa kalau dirinya pelayan rakyat dan digaji dari duit rakyat.”

Sementara itu, Direktur Kajian dan Riset Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik) , Adri Zulpianto, melalui Humas, eL Fikri pun menanggapi.

“Pertanyaannya kemudian adalah, Apa yang diminta? Kalo terkait anggaran APBD, maka kewajiban termohon adalah memberikan. Pada point ini, sebetulnya data anggaran bukanlah sesuatu yang bersifat rahasia, melainkan data yang bersifat wajib dan serta Merta di sediakan oleh badan publik,” tuturnya dalam kesempatan kominikasi, Selasa (10/4).

“Yang menyangkut rahasia negara adalah akta jual beli senjata negara, yang menyangkut data intelijen, dan hak cipta negara dan/atau seseorang. Kalo terkait APBD, bukanlah data yang harus di rahasiakan, karena didata tersebut terdapat hajat publik, dan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga anggaran negara agar tepat sasaran, tutup dia. (M-3L/Red)

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan