KAMMI Geruduk Kantor Panwaslu, Tuntut Tindak Tegas Sekda?

KAMMI Geruduk Kantor Panwaslu, Tuntut Tindak Tegas Sekda?

Kota bekasi, Telusurnews – Kantor Panwaslu yang beralamat di Jalan Hasibuan RT 5 RW 8 Kota Bekasi didemo puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), hari Rabu 28 Maret 2018.

Beberapa waktu lalu, Sekda Pemkot Bekasi, Rayendra Sukarmadji, dipanggil Panwaslu atas laporan diduga kuat telah melakukan kampanye terselubung dalam pidatonya di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN), bahkan dirinya berupaya memobilisasi masa untuk memilih salah satu paslon.

Kasus ASN ini dinilai sangat serius oleh KAMMI, karena petugas pemerintah tersebut dianggap telah menciderai perhelatan pilkada Kota Bekasi. Tindakan sekda Pemkot Bekasi telah melanggar netralitas ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahu Tahun 2014, dan fatalnya tindakan itu akhirnya membuat para ASN yang lain seakan merasa bebas untuk melanggar.

Padahal berdasarkan peraturan pemerintah No 42 Th 2004, Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu calon bahkan unggah foto paslon, like dan comment statusnya pun dilarang.

Sementara pelanggaran – pelanggaran ini banyak ditemukan dilapangan. Namun sayangnya proses pelanggaran ASN khususnya kasus Sekda Pemkot Kota Bekasi. Ini beberapa hari yang lalu telah dihentikan, dengan alasan kurang syarat Meteriel.

Padahal jika ingin serius panwaslu dapat melakukan investigasi dan menjemput bola. Panwaslu tidak boleh menyerah dan diam begitu saja, bahkan selaku badan yang bertanggung jawab terhadap ketertiban proses pemilu ini, harus pro aktif dalam mencari dan menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Oleh karena itu KAMMI bersama “Aliansi Mahasiswa Kawal Pilkada” menuntut Panwaslu untuk bekerja dengan serius dan Profesional dalam melakukan pengawalan terhadap proses pilkada Kota Bekasi. Wajib bersikap adil tanpa diksriminasi dalam menangani kasus Pemilu, sebagaimana kewajibannya yang diatur dalam pasal 78 undang-undang No.15 tahun 2011.

“Usut tuntas kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara ( ASN ) dalam penyelenggaraan pilkada kota bekasi, berikan hukuman yang tegas terhadap ASN, yang terbukti melanggar sebagaimana

diatur dalam undang – undang nomor 10 tahun 2016. Tuntutan ini dibuat sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemilu di kota bekasi, apa yang kami tuntut semata-mata demi terwujudnya proses demokrasi, yang terbuka, tertib, bersih dan aman,” pungkas Korlap Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Banter Adis Munandar, dalam orasinya.

Mereka meminta agar mencopot Sekda dari jabatannya dan berharap agar Panwaslu jangan mandul dalam penindakan. (Heri Mamesah)

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan